Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

Terhitung sejak tanggal 30 April 2010, pemerintah memberlakukan Undang-Undang no.14 tahun 2008 dengan nama Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP mengamanatkan agar badan publik memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh informasi seputar badan publik yang dituju melalui skema/mekanisme tertentu. Hal ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara dalam mengetahui pengambilan dan proses pembuatan kebijakan publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik.

PT. Pindad (Persero) sebagai salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mengimplementasikan amanat UU KIP berdasarkan status sebagai badan publik. Kedudukan PT. Pindad (Persero) sebagai badan publik mengacu pada Pasal 1 ayat 3 UU KIP, memenuhi keterangan badan publik yang dikenai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan informasi kepada publik. Selain itu keterangan mengenai BUMN sebagai badan publik tersebut turut diperkuat dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (g) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kewajiban BUMN sendiri untuk memenuhi syarat transparansi perusahan termasuk mengenai informasi turut tertuang dalam UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN serta prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Badan publik berkewajiban untuk memenuhi permintaan/permohonan informasi yang diajukan oleh publik. Hal ini berdasarkan amanat dari UU KIP yang memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi publik dari badan publik yang dituju.

PT. Pindad (Persero) menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai koordinator dan pengelola mekanisme akses terhadap informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan SKEP/15/P/BD/X/2015 tentang Ketentuan Pengendalian Informasi Perusahaan.

Dalam tujuan memenuhi permintaan/permohonan informasi publik, PT. Pindad (Persero) memberlakukan prosedur/mekanisme untuk permintaan/permohonan informasi publik. Prosedur/mekanisme ini wajib ditaati oleh setiap pemohon informasi serta dikelola dan diakomodir oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Anda dapat mengajukan permintaan/permohonan informasi kepada PPID PT. Pindad (Persero) melalui mekanisme dan alur permintaan/permohonan informasi dapat diakses melalui link berikut ini https://pindad.com/prosedur-permohonan-informasi

Dalam proses permohonan informasi, pemohon informasi perlu memperhatikan adanya daftar informasi yang dikecualikan oleh PT. Pindad (Persero). Berdasarkan UU no.14 tahun 2008 Pasal 6 diatur bahwa informasi yang dikecualikan merupakan permintaan informasi yang berhak ditolak oleh badan publik berkaitan dengan hal:

1.  informasi yang dapat membahayakan negara;

2.  informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

3.  informasi yang berkaitan dengan hak­-hak pribadi;

4.  informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

5.  Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Adapun daftar informasi yang dikecualikan dapat diketahui di halaman Prosedur Permohonan Informasi.

Anda dapat mengajukan keberatan terhadap layanan informasi publik kami melalui mekanisme dan alur pengajuan keberatan yang dapat diakses melalui link berikut ini https://pindad.com/prosedur-pengajuan-keberatan

Top